Pemkab Soppeng Gelar Sosialisasi LPG Nonsubsidi Bright Gas 5,5 Kg

SOPPENG, SULAWESINEWS.COM – Pemkab gelar sosialisasi liquefied petroleum gas (LPG) non subsidi bright gas 5,5 kg untuk Aparatur Sipil Negara Pemkab Soppeng, di ruang pola kantor Bupati Soppeng, Senin (25/11/2019).

Laporan panitia pelaksana, Kabag Ekonomi dan Pembangunan Setda Soppeng, Andi Isjunwar, mengatakan tujuan dari pada sosialisasi ini adalah untuk menyamakan persepsi di dalam hal penggunaan bright gas 5,5 kg dan gas 3 kg.

“Semoga peserta sosialisasi dapat mengetahui bahwa bright gas 5,5 kg diperuntukkan bagi golongan menengah ke atas termasuk ASN dan pelaku usaha sedangkan gas 3 kg diperuntukkan bagi masyarakat miskin,” ujar Andi Isjunwar.

Peserta sosialisasi terdiri dari para staf ahli para asisten para kepala SKPD, Kepala Bagian, Camat Lurah dan Kepala Desa, pelaku usaha agen dan pangkalan gas se-kabupaten Soppeng.

Narasumber pemasaran Marketing Operation Region Parepare, Kepala Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah UKM Kabupaten Soppeng.

“Pada kesempatan ini saya sampaikan kepada bapak dari Pertamina Region Parepare yang mana hadir, sekaligus nantinya akan memberikan kepada kita pemahaman terkait dengan regulasi penggunaan gas,” kata Bupati Soppeng, H Andi Kaswadi Razak SE dalam sambutannya.

“Saya harapkan agar kiranya memberikan pembinaan kepada agen yang ada di Kabupaten Soppeng dan mudah-mudahan tahun-tahun yang akan datang kabupaten Soppeng mendapatkan tambahan kuota sehingga kelangkaan gas utamanya gas elpiji 3 kg tidak terjadi lagi pada tahun-tahun sebelumnya. Namun tentunya kita merasakan kita bisa memahami kondisi kondisi tertentu ini sering terjadi pada saat musim kemarau disaat masyarakat kita membutuhkan gas ini terutama para petani,” harap Kaswadi.

Tak hanya itu, Kaswadi juga masih yakin sampai hari ini masih banyak pejabat yang menggunakan tabung gas 3 kg. Oleh karena itu dia pun berharap kepada ASN bisa memahami hak-hak dan kewajiban. “Alangkah malunya ketika ASN masih memakai gas 3 kg,” tutur Kaswadi.

“Apapun satu aturan, kalau kita sendiri yang tidak konsisten menjalankan, tidak ada artinya. Juga tidak dilaksanakan kalau pihaknya juga tidak menyadari akan hak dan kewajibannya,” sambungnya.

“Salah satu upaya dari pemerintah daerah, kita coba melakukan sosialisasi mudah-mudahan kita menghadapi situasi dan kondisi bangsa kita saat sekarang ini Insya Allah kalau kita sadar dengan hak dan kewajiban kita maka yakin dan percaya Indonesia pasti akan maju,” katanya lagi. (Hms/Adv)

. Sumber