Gerakan Koalisi Lembaga Gelar Aksi Demo Tolak Tambang di Kolaka Utara

KOLUT, SULAWESINEWS.COM – Aksi demonstrasi dari sejumlah lembaga dan organisasi yang mengatasnamakan dirinya ‘Gerakan Koalisi Lembaga’ menyuarakan penolakan terhadap kegiatan pertambangan PT Kasmar Tiar Raya yang ada di wilayah Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Kolaka Utara (Kolut), Sulawesi Tenggara, Senin (25/11/2019).

Gerakan Koalisi Lembaga yang terdiri dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), dan Posko Perjuangan Rakyat (Pospera) melakukan aksi sebagai bentuk penolakan terhadap perusahaan itu karena dianggap sebagai perusak alam dan penghancur masa depan masyarakat yang ada di sekitar area pertambangan.

Dalam orasinya, salah satu perwakilan Mahasiswa, Andy Setiawan meminta kepada pihak kepolisian dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kolut untuk segera bertindak menghentikan aktivitas PT Kasmar.

Karena menurut Andy, hingga kini belum ada tindakan tegas dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kolut terhadap para pemilik tambang yang dinilai bekerja secara ilegal di Kolaka Utara.

“Kami minta kepada kepolisian, DPRD dan pemerintah dalam hal ini Dinas ESDM, inspektur pertambangan untuk bersikap tegas kepada perusahaan tambang yang telah menjadi penyebab kerusakan lingkungan yang berdampak langsung kepada masyarakat,” ujarnya.

Aksi yang dimulai dari Tugu Kelapa, massa menuju Kantor Bupati Kolut dan berakhir di ruang sidang DPRD Kolut untuk menyampaikan aspirasinya.

Di ruangan sidang, Ketua Pospera Muh Awaluddin menyebutkan pihaknya meminta kepada pemerintah dan DPRD untuk segera turun melakukan pengecekan kelengkapan dokumen terkait izin usaha pertambangan (IUP) dan titik kordinat PT Kasmar dan seluruh perusahan yang saat ini melakukan esplorasi di Kecamatan Batu Putih.

Wakil Ketua DPRD Kolut Hj Ulfa Haeruddin mengatakan, dengan adanya aspirasi terkait dugaan aktivitas yang terindikasi merugikan Daerah dan masyarakat sekitar lokasi pertambangan, maka pihak DPRD akan lebih dulu membentuk forum komunikasi untuk membahas langkah dan tindakan terkait perusahaan tersebut.

“Kita akan membuat forum komunikasi terlebih dahulu sebelum mengambil kebijakan, karena kami hanya penerima aspirasi. Jadi untuk sebuah solusi maka kami akan membuat jadwal ulang dalam waktu dekat ini dan segera menyurati pihak terkait seperti pihak perusahaan, Dinas Lingkungan Hidup, PTSP dan Syabandar, agar hadir untuk mendiskusikan permasalahan ini,” jelas Ulfa Haeruddin. (Andi Momang)

. Sumber