Ketua MUI dan Ketua DPRD Kolaka Utara Tolak Gerakan People Power

KOLUT, SULAWESINEWS.COM – Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Kolaka Utara (Kolut), Sulawesi Tenggara (Sultra), menolak ajakan people power saat penetapan hasil Pemilu 2019. Gerakan itu dinilai akan memecah belah bangsa Indonesia.

“Kami menolak segala bentuk people power yang akan memecah-belah persatuan dan kesatuan bangsa, dan bisa mengancam keberadaan negara Republik Indonesia,” tutur Ketua MUI Kolaka Utara Ustadz Jumadi kepada awak media, Jumat (17/5/2019) lalu.

“Kami sepenuhnya mendukung kinerja KPU dan Bawaslu terkait pelaksanaan Pemilu 2019, dan akan menghormati semua keputusan pada tanggal 22 Mei mendatang,” sambung Jumadi.

Jumadi menambahkan, di bulan yang baik (ramadhan) ini mari bersama-sama mendoakan para pejuang demokrasi yang telah gugur dalam melaksanakan tugas.

Hal senada juga disampaikan Ketua DPRD Kolaka Utara, Agusdin.

Agusdin mengimbau kepada seluruh masyarakat Kolaka Utara, agar tidak mudah terprovokasi pascapemilu 2019.

“Kita jangan mau terprovokasi. Apalagi sampai harus ke jalan mengatasnamakan rakyat Indonesia. Kita harus percaya KPU dan Bawaslu bekerja profesional,” ujar Agusdin.

“Jangan mudah terpancing ikut gelombang massa dengan turun ke jalan yang justru merugikan diri sendiri,” tambah Agusdin

Ia pun berharap semua masyarakat Kolut menerima putusan hasil pemilu 2019 karena pelaksanaannya sudah dilakukan secara jujur, adil, dan transparan oleh pejuang demokrasi mulai tingkat KPPS, PPS, dan PPK.

“Semua yang masuk sebagai calon presiden dan wakil presiden, maupun angggota legislatif adalah putra-putri terbaik bangsa Indonesia. Siapa pun yang terpilih, maka itu adalah pilihan terbaik rakyat Indonesia,” tutupnya. (Andi Momang)

. Sumber