Proyek Bermasalah, PPK Tolak PHO

KOLAKA UTARA, SULAWESINEWS.COM – Awal tahun 2017, tepatnya akhir bulan Pebruari lalu, proyek Penunjukan Langsung (PL) pembangunan jalan rabat beton, mulai dilaksanakan oleh kontraktor CV. Bangkit Pamelleri.

Proyek tersebut tersebar di beberapa Desa di Kecamatan Ngapa, Kolaka Utara Sulawesi Tenggara. Yakni, di Desa Koreiha, Desa Nimbuneha, Desa Watumotaha dan Kelurahan Lapai.

Proyek itu menyerap anggaran APBD Kolaka Utara sekira Rp 800 juta, dengan volume 12000 meter lebih.

Namun di penghujung bulan April, sejumlah warga di masing-masing desa mengeluhkan kondisi jalan yang sudah hancur. Padahal, pembangunannya baru berjalan lebih kurang dua bulan.

“Kerusakan paling parah, di desa Koreiha. Nyaris tidak bisa difungsikan, bahkan jadi penghambat jalan bagi pengendara yang lalu lalang,” ujar seorang warga.

Dinas Pekerjaan Umum (PU) Bidang Bina marga, sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), di konfirmasi soal ini membenarkan jika proyek tersebut benar bermasalah dan belum dilakukan Provisional Hand Over (PHO) atau penyerahan sementara pekerjaan.

“Saya sudah sampaikan kepada kontraktornya (Sapridona -red), supaya kerusakan itu dibenahi. Saya tidak akan tidak akan lakukan serah terima penyelesaian tahap awal (penyerahan sementara pekerjaan) dengan kondisi seperti itu. Sudah beberapa kali Sapridona minta agar di PHO, namun saya menolak” tegas Kabid Bina marga, Nur Pahni, di konfirmasi via telepon dua hari lalu. Minggu (30/4/2017).

Terpisah, Sapridona yang ditemui mengaku sedang berusaha membenahi kerusakan tersebut. Ia menyebutkan jika kerusakan jalan rabat beton di wilayah pegunungan, seperti di Koreiha, Watumotaha dan Nimbuneha, sulit dihindari.

Pasalnya, kata dia, bangunan jalan rabat yang harusnya belum bisa dilalui, tapi sudah hilir mudik motor kebun pengangkut kakao. Bahkan mobil truk proyek Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) yang ada di desa Koreiha, ikut andil memperparah kerusakan tersebut.

Hingga berita ini diturunkan, kondisi proyek jalan rabat beton di tiga desa dan Kelurahan Lapai, masih memprihatinkan.

Sementara itu, pihak kontraktor berharap agar pencairan anggaran tahap akhir pekerjaan dapat di cairkan. Namun, pihak Bidang Bina Marga sebagai PPK, menolak pencairan sebelum pekerjaan tersebut tuntas sesuai konstruksi yang telah disepakati.

ASRI ROMANSA

. Sumber