Trump Larang 7 Negara Muslim Masuk AS, Jaksa Agung Tak Yakin

Peraturan yang dibuat oleh Presiden Amerika, Donald Trump, atas larangan tujuh negara muslim masuk Amerika Serikat dan imigran tentu menuai banyak protes dari berbagai pihak.

Jaksa Agung AS bahkan telah mengatakan kepada Departemen Kehakiman bahwa ia tak akan membela perintah eksekutif presiden Amerika ke-45 ini.

Sally Yates, Jaksa Agung yang diangkat Presiden Obama menjelang lengser, mengatakan bahwa ia tidak yakin perintah tersebut sesuai dengan hukum atau tidak.

Protes yang dilakukan berbagai pihak mengenai hal tersebut salah satunya ditunjukkan dengan membuat sejumlah unjuk rasa di berbagai kota dan bandara di AS.

Seperti yang dilansir dari liputan6.com dalam BBC, Selasa (31/01), ratusan diplomat mengirim kawat untuk mengkritik secara formal perintah Donald tersebut.

Pernyataan dari kawat para diplomat itu mengatakan pelarangan imigrasi itu tak akan membuat AS lebih aman lagi, un-American, dan akan mengirim pesan salah bagi Muslim seluruh dunia.

Dampak dari perintah Donald, Hakim Federal New York membatalkan deportasi. Langkahnya diikuti pengadilan lainnya dari berbagai negara bagian.

Sally Yates kini bertindak sebagai acting Jaksa Agung AS, menunggu penggantinya Jeff Sessions mendapat restu dari senat.

Aksinya ini dilakukan setelah kantornya mendapat ratusan surat dari pengadilan terkait hukum atas kebijakan Donald itu.

“Tanggung jawab saya adalah untuk memastikan bahwa posisi Departemen Kehakiman tidak hanya secara hukum melawan, tetapi menginformasikan pandangan terbaik kami dari aspek hukum (atas perintah eksekutif),” tulisnya.

“Saya bertanggung jawab untuk memastikan bahwa posisi kami di pengadilan tetap konsisten dengan kewajiban khidmat lembaga ini untuk selalu mencari keadilan dan berdiri untuk apa yang benar.”

Yates adalah wakil jaksa agung di bawah Loretta Lynch, ketika Presiden Obama memimpin. Dia menjadi acting Jaksa Agung setelah Lynch meninggalkan posisi.

Presiden Trump memintanya untuk tetap sebagai kepala departemen hukum dalam kapasitasnya sampai calon baru secara resmi ditunjuk. Namun demikian, ia memiliki kewenangan untuk menghapus Yates dari jabatannya.

Pernyataan Yates mengikuti komentar dari mantan Presiden Barack Obama yang mengkritik Trump.

“Presiden Obama secara keseluruhan sangat tidak setuju dengan gerakan diskriminasi terhadap individu berdasarkan kepercayaan dan agama,” kata Obama lewat pernyataan tertulis yang dibacakan oleh juru bicaranya, Kevin Lewis.

Kevin Lewis menambahkan bahwa para pengunjuk rasa adalah “tepat yang kita harapkan ketika nilai-nilai Amerika terancam.”

Di Amerika Serikat, mantan presiden berada di garis tipis politik, antara gelar yang kini mereka pegang dengan situasi yang dihadapi setelah tak lagi menjabat. Sudah menjadi aturan tak tertulis bahwa para mantan presiden tidak mengkritik kebijakan apapun yang dikeluarkan oleh pengganti mereka.

Contohnya saja, Presiden George W.Bush, ia tak pernah berkomentar terkait politik selama 8 tahun pemerintahan Obama.

Namun, hubungan Obama dan Trump jelas berbeda. Obama sebelumnya mengatakan bahwa ia mungkin bertindak jika ia merasa Trump mengancam nilai Amerika. (Adm)

Posting Trump Larang 7 Negara Muslim Masuk AS, Jaksa Agung Tak Yakin ditampilkan lebih awal di Info Bekasi.

Sumber