95 Anggota BPD di Kolaka Utara Dilantik Serentak, Ini Harapan Bupati

KOLUT, SULAWESINEWS.COM – Setelah melalui pesta demokrasi pemilihan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) oleh Pemeritah Desa (Pemdes) di Wilayah Kabupaten Kolaka Utara (Kolut), Sulawesi Tenggara (Sultra) beberapa waktu lalu.

Sebanyak 95 anggota BPD yang terpilih dari Sembilan Kecamatan dilantik serentak oleh Bupati Kolaka Utara, Nur Rahman Umar, Minggu (18/08/2019), yang berlangsung di aula Kantor Bupati.

Nur Rahman Uman dalam sambutannya menyebutkan, BPD merupakan perwakilan masyarakat yang mempunyai fungsi untuk membahas dan menyepakati rancangan peraturan Desa bersama dengan Kepala Desa (Kades).

Selain itu, menampung aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap kinerja Kades.

“Berdasarkan fungsinya, BPD memiliki tanggung jawab besar terhadap peningkatan kinerja Kades dalam mensejaterahkan masyarakatnya,” ungkap Nur Rahman.

Menurutnya, pelantikan ini merupakan ketentuan yang harus dilaksanakan dan dapat didelegasikan kepada pejabat yang ditunjuk.

“Sebelumnya peresmian (pelantikan) anggota BPD hanya dilakukan oleh para Camat. Namun karena keinginan kita untuk lebih mendekatkan hubungan komukasi dengan anggota BPD di Desa, maka peresmian kita laksanakan di Kabupaten,” terang Bupati.

Peningkatan kesejahteraan masyarakat, kata Nur Rahman, adalah tanggung jawab besar yang diembang oleh pemerintah desa dan pemerintah Daerah termasuk pemerintah pusat.

“Oleh karena itu, dibutuhkan sinergi dan keterpaduan antara Kades dan BPD. Begitupun Pemda selalu membutuhkan saran dan masukan dalam membangun kesejahteraan masyarakat. Keterpaduan antara Pemda dan Pemdes sangat menentukan keberhasilan dalam membangun,” ungkapnya.

Dalam kesempatan tersebut, Nur Rahman mengaharapkan dalam pelaksanaan Pilkades serentak tahun 2019, BPD dapat bersikat netral dan tidak memihak pada salah satu calon Kades.

“Kita semua berharap nantinya pelaksanaan pilkades tahun ini dapat berjalan dengan lancar, aman dan damai,” harapnya.

“Perlu juga saya ingatkan bahwa dalam menjalankan fungsi dan tugasnya, BPD dilarang merugikan kepentingan umum serta mendiskriminasi warga atau golongan,” sambung Nur Rahman. (Andi Momang)

. Sumber