Pasca Penandatangan Kerjasama, Syahbandar dan Polairud Intens Lakukan Pengawasan

SINJAI, SULAWESINEWS.COM – Pasca penandatanganan perjanjian kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Sinjai melalui Dinas Perhubungan dengan Syahbandar yang berIangsung di Aula Pertemuan PPI Lappa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, Selasa (16/07/2019) lalu, kini pihak Syahbandar maupun Polairud sudah melakukan pengawasan.

Tarmadi, salah seorang staf di Kantor Syahbandar mengatakan, bahwa pengawasan sudah ada peningkatan karena pihaknya tidak hanya fokus pada kapal itu saja, tetapi masih ada kapal speed boat yang belum masuk datanya ke Jasa Rahardja.

“Pengawasannya itu, kita tingkatkan nanti setelah dokumen persyaratannya komplit baru kita ikutkan dan hingga saat ini baru 3-4 kapal speed boat yang baru selesai administrasi,” ungkap Tarmadi, Kamis (25/7/2019).

Terpisah, pihak Dinas Perhubungan melalui Kepala Seksi Manajemen Lalu Lintas Angkutan Laut, Ir. Nasrul, mengungkapkan bahwa 10 kapal terdaftar pendistribusiannya baru awal bulan berlaku. Meski begitu, pihaknya tetap mencoba agar dari 10 itu bisa bertambah.

“Dengan progres kerjasama ini dimana keselamatan penumpang terjamin, dan dari sisi kontrol pemerintah lebih mudah memberitahu tentang standar pelayaran kepada para operator transportasi,” ujar Nasrul.

Maskur, dari Polairud mengatakan bahwa pihaknya hanya diundang di acara progres perjanjian penandatanganan antara Dinas Perhubungan dengan Jasa Raharja.

“Anggota kami hanya ditugaskan untuk mengawasi,” kata Maskur.

Menurutnya, dengan adanya perjanjian tersebut sangat bagus, karena dengan begitu para pengusaha kapal sudah ada jaminan berupa asuransi jika ada kejadian di laut yang tidak diinginkan.

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Andi Irwansyahrani Yusuf, S.STP, M.Si mengatakan, bahwa sampai saat ini masih tetap 10 kapal karena kapal speed besarannya belum disepakati oleh pihak jasa rahardja dengan operator.

“Saya berharap, agar semua pihak regulator baik Dishub, Syahbandar dan Polairud semakin meningkatkan pengawasan terhadap keselamatan pelayaran, mulai dari ketersediaan pelampung, alat – alat informasi termasuk nahkoda kapal besertifikasi serta memperhatikan jumlah penumpang sesuai kapasitas kapal,” harap Irwansyahrani. (Adv)

. Sumber