Telan Anggaran Puluhan Miliar, ‘Gerakan Sapu’ Pertanyakan Transparansi Program Revitalisasi Kakao

KOLAKA UTARA, SULAWESINEWS.COM – Puluhan warga Kabupaten Kolaka Utara (Kolut), Sulawesi Tenggara (Sultra) yang tergabung dalam “Gerakan Suara Patowanua” (Gerakan Sapu) menggelar aksi unjuk rasa di Kantor DPRD setempat, Senin (04/03/2019).

Aksi kali ini merupakan aksi lanjutan yang sebelumnya juga digelar di Kantor DPRD beberapa waktu lalu.

Kedatangan mereka di Kantor DPRD tersebut, terkait program revitalisasi kakao yang menjadi program unggulan Pemerintah Kolaka Utara yang masih menimbulkan sejumlah masalah. Termasuk diduga tidak tepat sasaran di masyarakat.

Padahal, program tersebut menelan anggaran sebesar Rp 51 miliar dari APBN, APBD maupun APBDES.

Meski juga rencananya akan dilakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait program revitalisasi kakao tersebut, namun lagi-lagi menemui jalan buntu.

Karena pihak demonstran menolak untuk melakukan diskusi lantaran tidak hadirnya sejumlah pihak yang terlibat di dalam program revitalisasi kakao itu.

Anggota DPRD Kolaka Utara, Ansar Ahosa menjelaskan bahwa pihaknya telah melayangkan surat kepada pihak yang berkompeten sesuai kesepakatan pada aksi sebelumnya.

“Tapi mereka tidak hadir hari ini, dan Insya Allah kami akan kembali melayangkan surat kedua. Tapi jika sampai surat ketiga, mereka tidak hadir lagi, kami akan melakukan pemanggilan paksa sesuai aturan yang berlaku,” ungkap Ansar Ahosa di depan pengunjuk rasa.

Sementara itu, ketua Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Patowonua, Wawan SH menilai bahwa program revitalisasi kakao di Kolut tidak adanya transparansi.

“Selama ini kami menilai tidak ada transparansi yang dilakukan oleh pihak dinas terkait dengan pihak kontraktor. Sehingga kami kesulitan untuk melakukan pengawasan terhadap program revitalisasi kakao ini,” ujar Wawan.

Ia pun sangat berharap pada pertemuan berikutnya, dinas terkait membawa (bukti) kontrak antara pihak kontraktor.

“Dengan melihat apa yang tertera dalam kontrak, maka kami dapat memastikan pelanggaran yang dilakukan pihak kontraktor. Kami juga telah memegang beberapa bukti terkait program revitalisasi kakao, namun kami tidak dapat memastikan apakah temuan itu sebuah pelanggaran atau bukan. Karena dinas terkait seakan menyembunyikan regulasi terkait program revitalisasi,” jelas Wawan

Sebelum membubarkan diri, peserta aksi kembali mengigatkan anggota DPRD agar pertemuan selanjutnya harus menghadirkan pihak tenaga ahli dan kontraktor. Karena menurut mereka, penyaluran bibit kakao dinilai banyak yang tidak layak.

ANDI MOMANG

. Sumber